Lensox – 02 Mei 2026 | Jakarta, 1 Mei 2026 – Polda Metro Jaya resmi menerima limpahan berkas penyelidikan terkait kasus Andrie Yunus yang menimbulkan sorotan tajam publik. Perpindahan berkas ini menandai babak baru dalam proses hukum yang sejak awal digulirkan di pengadilan militer, sekaligus menambah tekanan dari kelompok sipil yang menuntut penyelesaian melalui peradilan umum.
Proses Perpindahan Berkas dan Implikasinya
Polda Metro Jaya mengumumkan pada Senin (30 April 2026) bahwa seluruh dokumen investigasi, termasuk bukti video CCTV, hasil interogasi saksi, dan laporan forensik, telah diserahkan kepada unit investigasi khusus. Penyerahan ini terjadi setelah sejumlah rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan tekanan publik yang mengkritisi penanganan awal kasus oleh pengadilan militer.
Menurut pejabat Polda, proses perpindahan berkas dilakukan secara transparan dan melibatkan audit independen untuk memastikan tidak ada dokumen yang hilang atau dimanipulasi. “Kami berkomitmen menegakkan keadilan tanpa memihak, serta memastikan bahwa setiap bukti dapat diakses oleh pihak berwenang yang berwenang di peradilan umum,” ujar Kepala Divisi Kriminal Polda Metro, Kombes Rizal Syahputra.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya meredam tuduhan konflik kepentingan yang selama ini dilemparkan oleh organisasi hak asasi manusia seperti KontraS dan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Kedua organisasi tersebut menilai bahwa penanganan kasus di militer menutup mata terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar empat anggota BAIS TNI yang telah diadili.
Kontroversi di Balik Penuntutan Militer
Empat anggota aktif Badan Anjungan Intelijen Strategis (BAIS) TNI – Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka – telah masuk ke dalam ruang sidang Pengadilan Militer II‑08 Jakarta sejak 29 April 2026. Mereka didakwa melakukan penganiayaan berat berencana dengan motif dendam pribadi terhadap Andrie Yunus, aktivis KontraS yang dikenal vokal mengkritik kebijakan militer.
Namun, kritik muncul bahwa dakwaan tersebut terlalu sempit. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan bahwa “alasan dendam pribadi yang diklaim tidak dapat menutupi kemungkinan keberadaan aktor lapangan lain.” Hasil investigasi mandiri yang dilakukan TAUD menemukan hingga 16 orang yang terlibat dalam aksi penyiraman air keras, termasuk pihak yang mungkin memberikan instruksi atau logistik.
- Sersan Dua Edi Sudarko – anggota BAIS, terlibat langsung dalam aksi.
- Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi – koordinator taktis.
- Kapten Nandala Dwi Prasetyo – penanggung jawab logistik.
- Letnan Satu Sami Lakka – pengemudi motor yang membawa pelaku.
Kelompok sipil menolak keputusan pengadilan militer, mengajukan mosi tidak percaya, dan menuntut agar seluruh kasus, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain, diproses di peradilan umum. Mereka menilai pengadilan militer tidak mampu menghadirkan keadilan yang objektif serta berisiko menutupi impunitas.
Selain itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyoroti bahwa penanganan kasus ini dapat menjadi preseden berbahaya bagi kebebasan sipil. “Jika kasus serupa diselesaikan di forum militer, maka ruang gerak aktivis dan organisasi hak asasi manusia akan semakin terkekang,” ujar Direktur Eksekutif PSHK, Rizky Argama.
Di tengah tekanan tersebut, Polda Metro berjanji akan melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pejabat lain di dalam struktur kepolisian atau militer. “Kami tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Semua temuan akan kami laporkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses lebih lanjut,” tegas Kombes Rizal.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang prosedur hukum di Indonesia, terutama mengenai batas wewenang militer dalam mengadili warga sipil. Sejumlah pakar hukum, termasuk Profesor Hukum Pidana Universitas Indonesia, menyarankan revisi undang‑undang yang memperjelas peran pengadilan militer agar tidak melanggar prinsip negara hukum.
Terlepas dari perdebatan hukum, dampak sosial kasus ini terasa luas. Aktivis masyarakat menuntut transparansi penuh, sementara keluarga korban menanti keadilan yang dapat menutup luka batin mereka. “Kami ingin melihat keadilan yang tidak hanya formal, melainkan yang mampu mengembalikan rasa aman bagi semua warga negara,” kata istri Andrie Yunus, Siti Aisyah.
Dengan limpahan berkas ke Polda Metro, proses investigasi kini berada di tangan aparat kepolisian yang diharapkan dapat mengungkap semua fakta tanpa intervensi. Ke depannya, keputusan Kejaksaan dan kemungkinan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri akan menjadi indikator utama apakah Indonesia mampu menegakkan keadilan yang independen bagi korban kekerasan berbasis politik.
Kasus kasus Andrie Yunus kini berada pada persimpangan kritis antara militer, kepolisian, dan lembaga peradilan umum. Semua pihak menanti hasil akhir yang tidak hanya memuaskan secara prosedural, namun juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum negara.
