Lensox – 02 Mei 2026 | Jakarta, 1 Mei 2026 – Pada aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto mendengarkan secara langsung sepuluh hingga sebelas tuntutan utama yang diangkat oleh para pimpinan serikat buruh. Suasana di lapangan dipenuhi antusiasme ribuan pekerja, serikat, serta delegasi pemerintah yang menantikan solusi konkret. Seluruh poin aspirasi dicatat tangan Presiden, menandai momentum politik yang jarang terjadi di antara pemimpin negara dan buruh.
Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, membuka sesi dengan menyoroti dilema pekerja muda yang baru menikah. Ia menekankan kebutuhan mendesak akan fasilitas penitipan anak (daycare) di kawasan industri dan permukiman buruh, agar orang tua tidak dipaksa memilih antara pekerjaan dan pengasuhan. Ilhamsyah menuntut negara menyediakan jaringan daycare yang terjangkau, dilengkapi layanan kesehatan dasar bagi balita.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan rangkaian tuntutan yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan praktik outsourcing yang menurunkan upah, serta pembentukan Satgas PHK untuk melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Selain itu, Said menuntut reformasi pajak sehingga pesangon, THR, dan pensiun tidak dikenakan pajak, serta pemotongan tarif ojek online menjadi maksimum 10 persen.
Tuntutan Utama Buruh
- Pengesahan RUU Ketenagakerjaan secepatnya.
- Penghapusan praktik outsourcing dan penolakan upah murah.
- Pembentukan Satgas PHK yang memiliki wewenang preventif.
- Reformasi pajak: pesangon, THR, dan pensiun dibebaskan pajak.
- Penurunan tarif pemotongan pendapatan ojek online menjadi 10%.
- Penyediaan daycare di kawasan industri dan perumahan buruh.
- Peningkatan program perumahan murah terintegrasi dengan zona industri.
- Pemberian kredit dengan bunga maksimal 5% per tahun untuk usaha mikro.
- Dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menindak perusahaan yang melanggar hak buruh.
- Penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak pekerja.
- Pengawasan ketat terhadap pelanggaran hak kerja migran.
Reaksi Prabowo dan Janji Pemerintah
Presiden Prabowo mencatat semua poin dengan tangan, menandakan komitmen pribadi terhadap isu-isu tersebut. Dalam orasinya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Keppres tentang Satgas PHK dan mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan daycare di kawasan industri. Ia juga berjanji mempercepat proses legislasi RUU Ketenagakerjaan, serta meninjau kembali kebijakan pajak atas pesangon dan THR.
Sejumlah janji konkret juga disampaikan, antara lain: pembentukan Satgas Mitigasi PHK, jaminan BPJS Kesehatan dan asuransi bagi driver ojek, pembangunan 1.386 kampung nelayan dengan fasilitas pabrik es, serta pembangunan rumah murah dalam skala besar. Prabowo menambahkan bahwa program MBG akan terus dipertahankan dan dievaluasi agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh anak-anak pekerja.
Di samping itu, pemerintah berencana meluncurkan skema kredit bersubsidi dengan bunga tidak lebih dari 5 persen per tahun, khusus untuk usaha kecil dan menengah milik buruh. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban hutang dan meningkatkan produktivitas sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Para pimpinan serikat menilai kehadiran Prabowo sebagai langkah positif yang jarang terlihat di tingkat internasional. Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI, memuji sikap “mendengarkan langsung” sebagai bukti bahwa buruh kini menjadi agenda strategis pemerintah. Namun, mereka tetap menekankan bahwa realisasi janji-janji tersebut harus diikuti dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat.
Secara keseluruhan, May Day 2026 di Monas menjadi arena penting bagi dialog antara pemerintah dan buruh. Tuntutan yang disampaikan mencakup aspek legislatif, sosial, hingga ekonomi, menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan nasional. Pemerintah kini berada di bawah tekanan untuk mengubah kata menjadi aksi, terutama menjelang pemilu mendatang.
Jika semua poin dapat diakomodasi secara efektif, diharapkan akan tercipta iklim kerja yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan. Buruh menantikan langkah konkret, sementara Prabowo berjanji akan menindaklanjuti setiap aspirasi dengan kebijakan yang terukur.
