Lensox – 04 Mei 2026 | Jakarta, 4 Mei 2026 – Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto mendapat tekanan kuat dari kalangan legislatif, organisasi profesi, dan serikat guru untuk menyelesaikan masalah struktural dalam tata kelola tenaga pendidik. Isu utama yang menonjol ialah keberadaan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya varian Paruh Waktu, yang selama ini menimbulkan diskriminasi gaji, ketidakpastian karier, dan perbedaan kesejahteraan antar wilayah.
Desakan Reformasi dari DPR dan Organisasi Guru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani (Fraksi PKB), menegaskan bahwa sistem cluster guru harus dihapuskan. Ia menuntut Presiden Prabowo mencabut Keputusan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2025 yang mengatur PPPK Paruh Waktu serta menghentikan semua rekrutmen melalui jalur tersebut. Lalu menekankan bahwa penyatuan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi beban administratif yang selama ini menumpuk.
“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem cluster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” ujar Lalu dalam konferensi pers di Istana Negara.
Implikasi Penghapusan PPPK Paruh Waktu
Penghapusan PPPK Paruh Waktu diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada tiga dimensi utama: keadilan sosial, efisiensi administratif, dan kualitas pendidikan. Dari sisi keadilan, guru yang selama ini berada di bawah skema paruh waktu seringkali menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan rekan sejawat yang berstatus PNS. Selain itu, keterlambatan pembayaran gaji menjadi keluhan rutin, terutama di daerah dengan koordinasi pusat‑daerah yang lemah.
Secara administratif, mengintegrasikan semua guru ke dalam satu kerangka kepegawaian akan menyederhanakan regulasi, mengurangi tumpang tindih peraturan, dan mempermudah pemantauan kinerja serta pengembangan karier. Dari sudut pandang kualitas pendidikan, sistem tunggal memungkinkan pemerintah pusat mengalokasikan formasi secara lebih merata berdasarkan data kebutuhan riil di tiap provinsi, sehingga mengurangi kesenjangan fasilitas dan kompetensi antar wilayah.
- Penghapusan PPPK Paruh Waktu akan menyatukan semua guru menjadi PNS.
- Memastikan gaji dan tunjangan yang seragam di seluruh Indonesia.
- Mengurangi risiko keterlambatan pembayaran gaji.
- Meningkatkan transparansi rekrutmen melalui jalur CPNS.
- Memperkuat kontrol kualitas dan distribusi tenaga pengajar.
Organisasi P2G (Persatuan Pendidikan Guru) juga menambahkan tuntutan serupa. Mereka menuntut agar pengelolaan tenaga pendidik berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat, bukan dibagi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kontrak. Menurut mereka, sentralisasi akan memudahkan penetapan standar kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi kinerja yang konsisten.
Di sisi lain, sejumlah pejabat daerah mengungkapkan kekhawatiran terkait transisi cepat. Mereka menilai bahwa perubahan regulasi harus diiringi dengan anggaran yang memadai, terutama untuk menutup selisih gaji dan pensiun yang mungkin timbul saat guru PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PNS. Namun, para pendukung reformasi menegaskan bahwa investasi jangka panjang pada tenaga pengajar akan menghasilkan peningkatan mutu hasil belajar siswa, yang pada akhirnya memperkuat daya saing nasional.
Selama beberapa minggu terakhir, media sosial dan forum daring dipenuhi dengan opini pro‑dan kontra. Sebagian kalangan menilai bahwa penghapusan PPPK Paruh Waktu dapat mengurangi fleksibilitas dalam penempatan guru di daerah terpencil, di mana kebutuhan tenaga pengajar bersifat temporer. Sementara itu, mayoritas suara menyoroti bahwa fleksibilitas tersebut tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar guru, terutama dalam hal penghasilan dan perlindungan hukum.
Presiden Prabowo belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah konkret, namun dalam rapat kabinet terakhir ia menegaskan komitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan. “Kami mendengarkan aspirasi guru, orang tua, dan masyarakat. Reformasi harus bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan,” katanya.
Jika reformasi berjalan sesuai harapan, proses transisi diperkirakan memakan waktu 12‑18 bulan, mencakup pencabutan regulasi, penyesuaian anggaran, dan pelaksanaan seleksi CPNS berskala nasional. Pemerintah diperkirakan akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) baru yang mengatur mekanisme konversi status, serta menyediakan paket pensiun dan tunjangan transisi bagi guru yang beralih status.
Dengan tekanan yang terus meningkat, langkah Presiden Prabowo selanjutnya akan menjadi penentu arah kebijakan pendidikan Indonesia selama dekade berikutnya. Penghapusan PPPK Paruh Waktu tidak hanya menjadi isu kepegawaian, melainkan juga simbol perjuangan menegakkan keadilan sosial bagi para pahlawan pendidikan yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.
