Lensox – 21 April 2026 | Ratusan hingga ribuan warga mengisi jalanan Samarinda pada Selasa, 21 April 2026, menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas pengeluaran pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Massa yang dipimpin Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) memusatkan aksi di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur, menyoroti kebijakan anggaran Gubernur Rudy Masud yang dinilai melenceng dari prinsip efisiensi.
Kontroversi Anggaran dan Tuntutan Utama
Menurut data yang dihimpun oleh APMK, Gubernur Rudy Masud mengalokasikan sekitar Rp33,5 miliar untuk dua proyek yang menuai kritik tajam: pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas yang menelan biaya Rp25 miliar. Anggaran ini dianggap tidak proporsional dengan kebutuhan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi regional yang masih belum stabil.
- Pengadaan kendaraan dinas: Rp8,5 miliar
- Renovasi rumah dinas: Rp25 miliar
- Total pengeluaran yang dipertanyakan: Rp33,5 miliar
Massa menuntut tiga hal utama: pertama, audit anggaran secara menyeluruh terhadap seluruh kebijakan fiskal yang dikeluarkan selama masa kepemimpinan Rudy Masud; kedua, penghentian total praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim; dan ketiga, independensi DPRD dalam mengawasi eksekutif, mengingat Ketua DPRD, Hasanuddin Masud, adalah kakak kandung sang gubernur.
Pengamanan Ketat dan Respons Aparat
Polda Kalimantan Timur, dipimpin Irjen Pol Endar Priantoro, mengerahkan 1.700 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas kesehatan untuk mengamankan jalannya aksi. Pengamanan difokuskan pada dua titik strategis: Kantor DPRD dan Kantor Gubernur. Endar menegaskan, “Kami siap memastikan aksi berlangsung kondusif, tanpa mengganggu aktivitas warga dan layanan publik.”
Barikade kawat berduri telah dipasang di sekitar kantor gubernur sejak 17 April. Meskipun aparat berupaya menahan massa, sejumlah demonstran berhasil menembus zona aman dan menyuarakan keluhan melalui spanduk, megaphone, serta aksi simbolis memamerkan foto-foto kendaraan mewah dan renovasi interior rumah dinas.
Para pemimpin APMK, termasuk Bagaskara Isdiansyah, menegaskan bahwa tujuan utama bukan sekadar menyinggung pribadi gubernur, melainkan menuntut akuntabilitas publik. “Kami meminta audit anggaran karena rakyat berhak tahu bagaimana dana publik dipergunakan,” ujarnya dalam konferensi pers singkat sebelum aksi dimulai.
Pengawasan independen DPRD menjadi sorotan khusus. Hubungan darah antara eksekutif dan legislatif menimbulkan keraguan tentang objektivitas dalam mengaudit kebijakan. Ketua DPRD, Hasanuddin Masud, menolak tudingan bahwa ia akan menutup mata terhadap penyalahgunaan wewenang, namun penjelasan tersebut belum meredakan kekhawatiran publik.
Selama aksi, massa menggelar orasi, menampilkan data pengeluaran, serta mengajak warga untuk menandatangani petisi daring yang menuntut pembentukan tim audit independen yang melibatkan lembaga antikorupsi nasional. Petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 12.000 tanda tangan dalam 48 jam pertama.
Di sisi lain, pemerintah provinsi menyatakan bahwa proyek pengadaan kendaraan dan renovasi rumah dinas merupakan bagian dari program modernisasi fasilitas resmi. Namun, pernyataan tersebut belum disertai transparansi rinci mengenai proses tender, pemilihan vendor, maupun justifikasi biaya.
Demonstrasi berakhir pada sore hari dengan penutupan jalan utama di sekitar kantor DPRD. Aparat melaporkan tidak ada insiden kekerasan signifikan, meski terjadi beberapa benturan kecil antara polisi dan demonstran yang menolak dibubarkan sebelum selesai menyampaikan aspirasi.
Situasi politik di Kalimantan Timur kini berada di persimpangan. Tekanan publik yang kuat menuntut respons konkret dari pemerintah, sementara dinamika keluarga dalam struktur kekuasaan menambah kompleksitas penyelesaian konflik.
Ke depan, semua mata tertuju pada keputusan gubernur Rudy Masud apakah akan menyetujui audit independen atau mempertahankan kebijakan yang ada. Hasil keputusan tersebut akan menjadi indikator sejauh mana pemerintah daerah menghormati prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi tuntutan utama masyarakat.
Dengan tekanan yang terus meningkat, aksi serupa diprediksi akan muncul kembali jika harapan publik tidak terpenuhi. Pada akhirnya, kepercayaan warga terhadap institusi pemerintahan di Kalimantan Timur akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pemimpin mengatasi krisis kepercayaan ini.
