Lensox – 08 Mei 2026 | Wali Kota Muslim New York, Mamdani, mengeluarkan pernyataan tegas menolak pameran RealX exhibition yang menampilkan proyek jual beli tanah Palestina oleh perusahaan real estate asal Israel. Pameran yang digelar di pusat konvensi Manhattan itu memicu gelombang protes dari komunitas Palestina, aktivis hak asasi manusia, serta warga Muslim setempat.
Kontroversi Pameran RealX exhibition
Pameran RealX exhibition diumumkan sebagai ajang pameran properti internasional yang menyoroti peluang investasi di kawasan Timur Tengah. Namun, dalam satu sudut ruang pamer, terdapat booth khusus yang mempromosikan paket jual beli tanah di wilayah Tepi Barat, termasuk lahan pertanian milik warga Palestina. Foto-foto, peta, dan materi promosi menampilkan harga jual, infrastruktur yang dijanjikan, serta janji keuntungan tinggi bagi investor asing.
Penayangan data tersebut dianggap melanggar prinsip hukum internasional dan hak atas tanah bagi rakyat Palestina. Aktivis menilai bahwa menampilkan penjualan lahan yang masih dipersengketakan secara hukum merupakan tindakan provokatif yang dapat memperburuk ketegangan geopolitik di wilayah tersebut.
- Penyelenggara: RealX International Realty, perusahaan asal Israel.
- Lokasi Pameran: Jacob K. Javits Convention Center, New York.
- Tanah yang dipamerkan: 120 hektar lahan pertanian di dekat Hebron, Tepi Barat.
- Respon publik: Lebih dari 1.500 tanda protes online dan 300 warga yang hadir di depan venue menuntut pembatalan pameran.
Reaksi Wali Kota Mamdani dan Dampaknya terhadap Hubungan Internasional
Dalam konferensi pers yang diadakan di balai kota, Mamdani menegaskan bahwa New York tidak akan menjadi panggung bagi praktik yang melanggar hak asasi manusia. “Kami menolak keras setiap bentuk ekspropriasi tanah yang tidak sah, apalagi jika dipublikasikan dalam acara publik yang didanai oleh dana publik,” ujar Mamdani dengan nada yang tegas.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah kota akan mengajukan keluhan resmi kepada otoritas pameran dan menuntut agar booth RealX exhibition segera ditutup. Selanjutnya, kota akan mengadakan dialog terbuka dengan komunitas Palestina dan organisasi hak asasi manusia untuk merumuskan kebijakan yang melindungi kepentingan warga lokal.
Reaksi Mamdani mendapat dukungan luas dari kalangan politik progresif di Amerika Serikat, termasuk anggota Kongres yang menandatangani petisi menuntut sanksi ekonomi terhadap perusahaan yang terlibat dalam transaksi tanah ilegal. Namun, di sisi lain, beberapa pejabat diplomatik Israel menilai pernyataan wali kota sebagai campur tangan dalam urusan internal Israel‑Palestina.
Insiden ini menyoroti betapa sensitifnya isu properti tanah dalam konflik Israel‑Palestina, terutama ketika disorot di panggung internasional seperti New York. Dampak jangka pendeknya meliputi penurunan kunjungan delegasi bisnis ke pameran, sementara jangka panjangnya dapat memicu peninjauan kembali kebijakan investasi asing di wilayah yang sedang disengketakan.
Pengamat politik menilai bahwa tindakan Mamdani dapat menjadi contoh bagi kota‑kota lain di dunia untuk menolak kolaborasi dengan entitas yang melanggar hak asasi manusia. “Kepedulian lokal terhadap isu global menunjukkan bahwa kebijakan publik kini tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral,” ujar Dr. Lina Ahmad, pakar hubungan internasional di Universitas Columbia.
Sejauh ini, RealX International Realty belum memberikan komentar resmi, namun sumber internal mengungkapkan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan penarikan materi promosi yang menimbulkan kontroversi.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, keputusan akhir mengenai kelanjutan pameran masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal pasti, suara Mamdani telah menambah dimensi baru dalam perdebatan mengenai hak atas tanah Palestina di panggung internasional.
Pengembangan kebijakan yang menghormati hak historis serta kepentingan ekonomi akan menjadi tantangan besar bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah kota, perusahaan real estate, dan komunitas internasional.
