Lensox – 21 April 2026 | Jakarta, 20 April 2026 – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluarkan pernyataan dengan nada tinggi. Bestari menilai respons JK yang terkesan emosional dipicu oleh narasi pendukung Jokowi yang beredar di media sosial dan ruang publik.
Reaksi PSI dan Penjelasan Bestari Barus
Bestari Barus mengaku terkejut ketika pertama kali mendengar pernyataan JK yang menegaskan peranannya dalam pencalonan Jokowi. “Saya juga baru tahu, saya kaget saja. Pak JK biasanya dikenal lemah lembut, bukan emosional seperti ini,” ujarnya kepada wartawan pada Senin (20/4/2026). Ia menekankan bahwa sikap emosional JK tidak mencerminkan karakter umum sang negarawan.
Menurut Bestari, pencalonan presiden bukanlah urusan individu melainkan kolaborasi antara partai politik, tim pemenangan, dan tokoh senior. “Yang dicalonkan bukan perorangan, melainkan partai yang mengusung bersama-sama. Banyak pihak yang berperan,” jelasnya. Meskipun demikian, ia tidak menolak pengakuan JK atas kontribusinya, justru mengapresiasi sikap senioritas politik tersebut.
- JK menyatakan dirinya berperan penting dalam perjalanan politik Jokowi.
- Bestari menegaskan pencalonan adalah hasil kerja partai dan tim kampanye.
- Bestari menghargai pernyataan JK sebagai bentuk senioritas politik.
Bestari juga menyinggung sejarah politik JK, mengingatkan bahwa JK pernah kalah dalam pemilihan presiden 2009 dan kembali mengalami kekalahan saat mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. “Siapa yang didukung rakyat yang menang,” kata Bestari, menekankan pentingnya penerimaan publik dalam menentukan pemenang.
Latar Belakang Pernyataan JK dan Penilaian Politik
Jusuf Kalla sebelumnya mengeluarkan pernyataan yang menegaskan perannya dalam mendukung Jokowi, termasuk menyinggung tuduhan Rismon Sianipar tentang pendanaan ijazah Jokowi. JK mengingatkan dirinya sebagai figur kunci yang membantu Jokowi menjadi presiden ke‑7 RI. Pada saat yang sama, juru bicara JK, Husain Abdullah, menjelaskan bahwa nada tinggi JK muncul sebagai respons atas tuduhan kurangnya rasa terima kasih JK kepada Jokowi yang menobatkan dirinya sebagai wakil presiden pada 2014.
Husain menegaskan, “Penjelasan Pak JK dengan nada tinggi bertujuan meyakinkan loyalis Jokowi yang menganggap JK tidak tahu berterima kasih. JK tidak emosi, namun memang menahan diri lama tidak membuka‑buka soal ini,” kata Husain dalam wawancara pada Minggu (19/4/2026). Ia menambahkan bahwa narasi tentang JK emosional kini menjadi bahan perbincangan di kalangan pendukung Jokowi.
Pengamat politik menilai bahwa dinamika ini mencerminkan strategi komunikasi partai‑partai besar menjelang Pilpres 2024. Narasi yang menonjolkan peran tokoh senior seperti JK dapat memengaruhi persepsi publik, terutama bila disertai dengan retorika emosional. Namun, Bestari Barus menegaskan bahwa PSI tetap berpegang pada prinsip kebijakan yang rasional dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Berikut beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini:
- JK mengklaim peran signifikan dalam kemenangan Jokowi.
- Bestari Barus menilai reaksi JK bersifat emosional, dipicu narasi pro‑Jokowi.
- Husain Abdullah menjelaskan latar belakang nada tinggi JK sebagai respons terhadap kritik.
- Sejarah politik JK menunjukkan beberapa kekalahan dalam pemilihan presiden.
- PSI menegaskan pentingnya kolaborasi partai dalam proses pencalonan.
Sejumlah analis menilai bahwa pernyataan JK, meski terkesan emosional, mencerminkan kebiasaan politikus senior untuk menegaskan legitimasi mereka. Sementara itu, PSI berupaya menyeimbangkan kritik dengan apresiasi terhadap kontribusi JK, menghindari konfrontasi yang dapat memecah koalisi pendukung Jokowi.
Di tengah dinamika ini, publik diharapkan dapat menilai fakta secara objektif tanpa terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif. Keterbukaan dialog antar tokoh politik menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan yang akan datang.
Dengan menyoroti pernyataan JK yang dianggap JK emosional, PSI mempertegas posisinya sebagai partai yang mendukung kebijakan Jokowi namun tetap mengkritisi gaya komunikasi yang berpotensi memecah belah. Kedepannya, hubungan antara partai‑partai pendukung akan menjadi indikator utama dalam menentukan arah politik Indonesia.
