Lensox – 19 April 2026 | Desil menjadi tolok ukur utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Pemerintah menempatkan desil 1 sampai 4 sebagai prioritas utama, sementara program pendidikan kini menargetkan desil 1‑5. Artikel ini merangkum peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penetapan desil, cara mudah memeriksa desil melalui portal Kemensos, serta fokus bantuan pendidikan yang diusulkan oleh Komisi D DPRD Surabaya.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bukanlah wewenang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemerintah daerah. Penetapan dilakukan secara eksklusif oleh BPS sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Desil mengelompokkan masyarakat ke dalam sepuluh tingkat kesejahteraan, masing‑masing mewakili 10% populasi. Desil 1 mencakup 10% rumah tangga paling miskin, sedangkan desil 10 mencakup 10% rumah tangga paling mampu.
Berikut rangkuman desil 1‑10 yang diadopsi dalam kebijakan bansos:
| Desil | Keterangan |
|---|---|
| Desil 1 | Sangat miskin (10% terendah) |
| Desil 2 | Miskin (10‑20% terendah) |
| Desil 3 | Hampir miskin (20‑30% terendah) |
| Desil 4 | Rentan miskin (30‑40% terendah) |
| Desil 5‑6 | Kelas menengah bawah (40‑60% terendah) |
| Desil 7‑10 | Kelas menengah atas hingga paling mampu (30% tertinggi) |
Data DTSEN bersifat dinamis; perubahan tempat tinggal, status ekonomi, atau kematian harus segera dilaporkan agar tidak terjadi penyaluran yang keliru. Keterlambatan pencatatan, misalnya kematian, dapat berujung pada bantuan yang diberikan kepada orang yang sudah tidak ada.
Untuk mengetahui posisi desil keluarga Anda, Kemensos menyediakan layanan daring yang dapat diakses melalui tautan https://cekbansos.kemensos.go.id/. Langkah‑langkahnya sebagai berikut:
- Masuk ke laman resmi cek bansos.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai.
- Ketikan kode captcha yang tampil; jika tidak jelas, klik tombol refresh.
- Klik tombol “CARI DATA” untuk menampilkan hasil.
Hasil pencarian akan menampilkan desil serta hak akses terhadap program bansos yang relevan, seperti PKH, program sembako, atau subsidi lainnya.
Di sisi lain, Komisi D DPRD Surabaya mengumumkan alokasi kuota bantuan biaya pendidikan sebesar 18 ribu penerima untuk tahun 2026. Kuota ini sebelumnya berjumlah 23 ribu, namun dipotong 5 ribu karena penyesuaian dengan data dinas sosial. Prioritas bantuan pendidikan kini difokuskan pada desil 1‑5, yang mencakup keluarga miskin dan pramiskin. Desil 6 tidak termasuk dalam alokasi karena dianggap berada di atas ambang batas kemiskinan.
Penyesuaian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi data antara BPS, Dinsos, dan lembaga pendidikan. Tanpa data yang akurat, bantuan dapat tersasar atau tidak mencapai yang paling membutuhkan.
Kesimpulannya, desil tetap menjadi landasan utama dalam penentuan sasaran bansos dan program pendidikan. Penetapan desil berada di tangan BPS, sementara pemerintah daerah dan pendamping PKH berperan memperbarui data lapangan. Warga dapat memeriksa desil secara mandiri melalui portal Kemensos, dan kini fokus bantuan pendidikan diarahkan pada desil 1‑5 untuk mengoptimalkan dampak sosial.
