Lensox – 01 Mei 2026 | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026, sekaligus menghapus denda serta bunga bagi yang melaporkan dalam jangka waktu tersebut. Kebijakan ini menandai langkah signifikan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak menjelang akhir tahun pajak 2025.
Statistik Pelaporan hingga 29 April 2026
Hingga tanggal 29 April 2026, DJP mencatat total 12.639.279 SPT Tahunan yang telah dilaporkan. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi, khususnya golongan karyawan. Rinciannya sebagai berikut:
- Wajib pajak orang pribadi karyawan: 10.508.502 SPT
- Wajib pajak orang pribadi non‑karyawan: 1.383.647 SPT
- Wajib pajak badan (rupiah): 725.390 SPT
- Wajib pajak badan (dolar AS): 1.000 SPT
Selain itu, DJP mencatat pelaporan khusus sektor migas sebanyak 7 SPT dalam mata uang rupiah dan 111 SPT dalam dolar AS. Untuk laporan SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 20.588 SPT badan (rupiah) dan 34 SPT badan (dolar).
Perpanjangan Batas Waktu dan Penghapusan Denda
Keputusan perpanjangan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 dan diumumkan melalui Pengumuman Nomor Peng‑31/PJ.09/2026. Kebijakan utama meliputi:
- Perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Tahunan orang pribadi sampai 30 April 2026 (dulu 31 Maret 2026).
- Penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga selama satu bulan setelah tanggal jatuh tempo.
- Penerapan kebijakan serupa bagi wajib pajak badan, dengan batas akhir 31 Mei 2026 dan penghapusan denda serta bunga dalam periode yang sama.
Penghapusan sanksi diharapkan memberikan ruang napas bagi wajib pajak yang masih menyelesaikan laporan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela. DJP menegaskan bahwa meskipun denda dihapus, wajib pajak yang tetap mengabaikan kewajiban pelaporan akan dikenai sanksi administratif standar sesuai Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Implikasi Bagi Wajib Pajak dan Pemerintah
Bagi wajib pajak individu, perpanjangan ini berarti tambahan waktu hampir sebulan untuk menyiapkan dokumen, menghitung penghasilan, serta menyelesaikan pembayaran pajak. Bagi perusahaan, terutama yang menggunakan mata uang asing, tenggat waktu hingga akhir Mei memberikan kelonggaran tambahan untuk menyesuaikan laporan keuangan tahunan.
Pemerintah, di sisi lain, berharap kebijakan ini tidak menurunkan total penerimaan pajak. Statistik awal menunjukkan bahwa hingga akhir April, lebih dari 12,6 juta SPT telah masuk, mencakup kontribusi signifikan dari sektor karyawan. DJP juga melaporkan aktivasi akun Coretax mencapai 18.837.611, menandakan tingginya tingkat digitalisasi proses pelaporan.
Penghapusan denda dan bunga bersifat sementara, berlaku hanya bagi pelaporan yang dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan. Setelah periode tersebut berakhir, sanksi administratif kembali diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Para ahli pajak menilai bahwa langkah ini dapat meminimalisir beban administratif pada masa transisi sistem perpajakan digital, sekaligus meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan yang lebih humanis. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya kesadaran wajib pajak untuk tidak menunda pelaporan hingga menit terakhir, mengingat potensi pemeriksaan pajak yang dapat terjadi bila terdapat ketidaksesuaian data.
Secara keseluruhan, perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Tahunan 2025 serta penghapusan denda bagi pelaporan tepat waktu menjadi sinyal kuat pemerintah untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
