Lensox – 04 Mei 2026 | Jakarta, 3 Mei 2026 – Pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas 2026) di Taman Ismail Marzuki, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan kini tidak lagi tinggal pada lembaran kertas, melainkan harus terwujud di ruang kelas dan komunitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah bertekad memperluas akses pendidikan setara bagi semua anak Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu.
Komitmen Pemerintah dan Implementasi Sekolah Rakyat
Dalam pidatonya, Teddy mencontohkan satu kebijakan utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu pendirian Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan formal karena faktor ekonomi. “Kami ingin semua anak dapat memiliki kesempatan yang sama, bersekolah, pendidikan yang layak. Dan Bapak Presiden untuk anak‑anak yang tertinggal, beliau buatlah Sekolah Rakyat. Bukan nanti, tapi sekarang,” ujarnya.
Pembentukan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah secara signifikan. Menurut data internal Kementerian Pendidikan, pada 2025 terdapat sekitar 2,3 juta anak berusia 6‑15 tahun yang belum bersekolah, sebagian besar berada di daerah kepulauan dan pedesaan. Dengan jaringan Sekolah Rakyat yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah menargetkan penurunan angka tersebut hingga 30 % dalam lima tahun ke depan.
Suara DPR dan Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak
Acara Hardiknas juga menjadi ajang bagi anggota DPR Saadiah Uluputty (Komisi V) untuk menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan. Ia mengingatkan bahwa anak‑anak di pulau‑pulau kecil masih berjuang dengan keterbatasan guru, fasilitas belajar, dan akses teknologi. “Pendidikan harus menjadi jembatan yang mampu menghadirkan masa depan lebih baik bagi generasi muda,” kata Saadiah, menekankan pentingnya dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci utama menciptakan pendidikan berkualitas dan inklusif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, melainkan juga pada pembentukan karakter, nilai moral, dan kesiapan menghadapi era digital serta kecerdasan buatan.
- Penguatan infrastruktur digital di sekolah, khususnya di daerah pelosok.
- Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan teknologi dan pedagogi modern.
- Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai karakter dan etika agama.
- Penyediaan beasiswa dan bantuan operasional untuk Sekolah Rakyat.
Semua pihak yang hadir sepakat bahwa upaya memperbaiki kualitas pendidikan harus bersifat menyeluruh. Tidak cukup hanya membangun gedung, melainkan juga memastikan bahwa setiap kelas dilengkapi dengan perangkat belajar yang memadai, guru yang kompeten, serta dukungan psikologis bagi siswa.
Dalam konteks Hardiknas 2026, Teddy mengajak seluruh komunitas pendidikan – guru, orang tua, LSM, dan pelaku industri – untuk memberikan masukan konkret serta mengoreksi kebijakan yang masih berada di atas kertas. Ia menegaskan, “Kami membuka ruang dialog, kritik, dan saran agar kebijakan dapat dioptimalkan di lapangan. Pendidikan harus sekarang, bukan nanti.”
Penguatan peran komunitas pendidikan juga tercermin dalam program “Belajaraya Jakarta 2026” yang dicanangkan oleh Semua Murid Semua Guru (SMSG). Program ini menyediakan forum diskusi, lokakarya inovasi pembelajaran, dan platform daring untuk berbagi praktik terbaik antara sekolah di kota dan di desa.
Di samping itu, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 15 triliun dalam APBN 2026 khusus untuk pengembangan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan internet broadband, renovasi ruang kelas, serta pengadaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi.
Berbagai pihak menilai langkah ini sebagai sinyal positif, namun menuntut transparansi dalam pelaksanaan. Saadiah Uluputty menekankan pentingnya monitoring independen oleh lembaga civil society untuk memastikan dana tepat sasaran dan tidak terhambat birokrasi.
Secara keseluruhan, Hardiknas 2026 menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan telah beralih dari wacana ke aksi nyata. Dengan dukungan politik, kebijakan inovatif seperti Sekolah Rakyat, serta kolaborasi lintas sektor, harapan akan terwujudnya pendidikan setara bagi seluruh anak Indonesia semakin kuat.
Keberhasilan agenda ini akan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas pendidikan yang diminta untuk memberikan saran‑koreksi yang konstruktif. Jika sinergi ini dapat terjaga, Indonesia berpotensi menurunkan kesenjangan pendidikan secara signifikan, sekaligus menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global di era digital.
