Lensox – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Pengadilan Militer II-08 Jakarta resmi mengumumkan susunan majelis hakim yang akan memimpin sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sidang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026, dengan agenda utama pembacaan surat dakwaan terhadap empat anggota BAIS TNI yang dituduh melakukan penganiayaan.
Komposisi Majelis Hakim
Penunjukan majelis hakim dilakukan melalui sistem internal Aplikasi Smart Majelis yang dikelola oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Tiga perwira hukum senior dipilih untuk memimpin persidangan, memastikan independensi dan profesionalitas proses peradilan militer.
- Fredy Ferdian Isnartanto – Hakim Ketua, perwira hukum dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang militer.
- Irwan Tasri – Hakim Anggota, dikenal atas keahlian dalam prosedur pidana militer.
- M. Zainal Abidin – Hakim Anggota, memiliki latar belakang akademik kuat di bidang hukum internasional.
Ketiga hakim tersebut ditetapkan secara resmi pada 21 April 2026 oleh Juru Bicara Pengadilan Militer, Endah Wulandari, yang menegaskan bahwa semua tahapan administratif telah selesai dan persidangan dapat segera dimulai.
Profil Terdakwa dan Saksi
Kasus ini melibatkan empat anggota militer aktif yang merupakan bagian dari Badan Pengamanan Instansi (BAIS) TNI. Mereka terdiri dari tiga perwira dan satu bintara, masing‑masing diidentifikasi sebagai berikut:
- Kapten NDP – Perwira yang memimpin unit penyidik di lokasi kejadian.
- Letnan Satu (Lettu) BHW – Perwira yang terlibat langsung dalam aksi penyiraman.
- Letnan Satu (Lettu) SL – Perwira yang bertugas sebagai koordinator logistik.
- Sersan Dua (Serda) ES – Bintara yang berperan sebagai pelaksana teknis.
Pihak pengadilan juga menyiapkan delapan saksi untuk memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan. Saksi terdiri dari lima anggota militer yang berada di dalam rantai komando BAIS serta tiga warga sipil yang menyaksikan langsung aksi penyiraman air keras.
Selain kesaksian lisan, berkas perkara yang diserahkan oleh Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta pada 13 April 2026 memuat sejumlah barang bukti krusial, termasuk rekaman video, foto, serta hasil forensik laboratorium yang menunjukkan dampak kimia pada kulit Andrie Yunus.
Implikasi Hukum dan Respons Publik
Sidang ini menjadi sorotan publik sebagai uji coba transparansi peradilan militer dalam menangani kasus yang melibatkan warga sipil. Pengamat hukum menilai bahwa keputusan majelis hakim serta proses pembuktian akan menjadi indikator penting bagi kepastian hukum di Indonesia.
Berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk KontraS, menuntut proses yang adil dan terbuka. Mereka menekankan pentingnya perlindungan saksi dan jaminan bahwa bukti tidak akan dimanipulasi. Di sisi lain, pihak militer menyatakan bahwa mereka siap memberikan keterangan lengkap dan menegaskan bahwa tindakan individual tidak mencerminkan kebijakan institusional.
Media sosial dipenuhi dengan diskusi intens, dengan netizen menyoroti peran tiga hakim militer dan menuntut akuntabilitas penuh. Beberapa pihak mengingatkan bahwa penyiraman air keras dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sementara yang lain mengharapkan prosedur hukum berjalan tanpa intervensi politik.
Jika terbukti bersalah, terdakwa dapat dikenakan hukuman pidana militer yang berat, termasuk penurunan pangkat, penjara militer, atau bahkan pemecatan. Namun, proses hukum masih berada pada tahap pembacaan dakwaan, sehingga keputusan akhir belum dapat diprediksi.
Pengadilan Militer II-08 Jakarta menegaskan bahwa sidang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip due process, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, serta memastikan hak korban untuk memperoleh keadilan.
Sidang perdana ini tidak hanya menjadi titik awal bagi proses peradilan, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara institusi militer dan masyarakat sipil di era reformasi hukum. Keberhasilan atau kegagalan proses ini akan memberikan pelajaran penting bagi reformasi peradilan militer di masa depan.
Dengan agenda pembacaan surat dakwaan pada 29 April 2026, mata publik tetap menanti perkembangan selanjutnya, sambil berharap proses hukum dapat menegakkan keadilan bagi Andrie Yunus dan menegaskan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia.
